Dahlan Minta Kejelasan Kelanjutan RFID

“Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID, maka tidak bisa beli BBM subsidi. Nah, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak itu, jadi merasa tidak perlu dipasang (RFID) lagi,” 

Pertamina RFID

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan telah memerintahkan Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Dwijanti Tjahjaningsih, untuk mengklarifikasi keberlanjutan proyek alat pengendali Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi atau (Radio Frequency Identification/RFID) kepada eselon I di Kementerian ESDM.

Klarifikasi ini berhubungan dengan adanya rencana dikeluarkannya kartu BBM. “Saya minta segera diklarifikasi ini seperti apa teknisnya. Karena kalau memang dilaksanakan, kaitannya dengan RFID bagaimana,” ujarnya usai rapat pimpinan di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, 17 Oktober 2013.

Dia juga mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih fungsi dalam proyek tersebut, terutama permasalahan hak membeli BBM bersubsidi. “Dulu semangatnya kalau tidak dipasang RFID, maka tidak bisa beli BBM subsidi. Nah, apakah dengan kartu itu orang memiliki hak itu, jadi merasa tidak perlu dipasang (RFID) lagi,” katanya.

Dahlan ingin tahu detail terlebih dahulu apakah program kartu BBM ini mempunyai fungsi pengendali konsumsi BBM juga atau hanya sebatas teknis pembayaran agar tidak menggunakan uang tunai. “Makanya ini saya sedang minta klarifikasi, agar terjadi sinkronisasi,” tuturnya.

Bila RFID ini batal, ia memperkirakan Pertamina akan mengalami kerugian karena sudah meneken kontrak dengan PT INTI (Persero). Terlebih beberapa pengadaan untuk wilayah Jakarta sudah rampung. “Iya, rugi (kalau batal). Tapi kan ini masih diklarifikasi bagaimana teknisnya,” katanya.

Adapun mengenai kendala PT INTI untuk melakukan pengadaan untuk seluruh Indonesia, Dahlan mengatakan Inti dan Pertamina sedang dalam pembahasan untuk mengubah nilai proyek akibat melonjaknya nilai tukar rupiah. “Mereka masih membahas satu sama lain,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong penggunaan transaksi nontunai untuk pembelian BBM bersubsidi. Rencana ini lantaran implementasi RFID terlambat akibat permasalahan pengadaan alat. Wakil Menteri Energi Susilo Siswoutomo mengatakan, kontrol konsumsi BBM subsidi yang paling cepat sebaiknya memang menggunakan kartu nontunai.

ANANDA PUTRI

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/17/090522371/Dahlan-Minta-Kejelasan-Kelanjutan-RFID

***

Dahlan: Pertamina Takut Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, PT Pertamina Persero takut mengalami kerugian bila proyek alat pengendali BBM bersubsidi, radio frequency identification (RFID), batal diberlakukan.

Saat ini, Dahlan meminta Deputi Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih untuk mengklarifikasi ke pejabat eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait hal tersebut.

“Saya minta beliau klarifikasi ke ESDM. Proyek RFID-nya jalan atau tidak. Ini juga terkait rencana penggunaan kartu untuk membeli BBM bersubsidi. Jadi kartu itu murni untuk pembayaran atau malah hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kalau RFID tidak jalan, Pertamina akan takut kalau tidak jadi, takut rugi,” kata Dahlan selepas Rapat Pimpinan BUMN di kantor Bank Mandiri Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Ia mengharapkan kartu tersebut murni untuk pembayaran pembelian BBM bersubsidi dan bukan sebagai hak untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Sebab, sepengetahuan Dahlan, bila kendaraan sudah dipasang RFID maka kendaraan tersebut tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Dengan kartu tersebut, berarti kendaraan ini malah bisa membeli BBM bersubsidi.

“Makanya saya mau klarifikasi, kartu ini untuk apa. Apakah RFID nanti jadi dilaksanakan atau tidak. Sebab kalau RFID jadi dipasang, maka kendaraan tersebut tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Ini yang berlaku yang mana?” tambahnya.

Sekadar catatan, Kementerian ESDM memang mewacanakan transaksi pembelian BBM nantinya menggunakan kartu, baik kartu debit ataupun kartu uang elektronik (e-money). Namun, sejauh ini belum ada kesepakatan antara pihak bank penerbit dengan Kementerian ESDM. Bahkan Bank Indonesia (BI) pun belum menerima laporan rencana tersebut, meski Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sudah marak digunakan oleh perbankan atau merchant.

Pertamina sendiri telah melakukan tender untuk proyek RFID tersebut. Tender ini dimenangkan oleh PT Inti, anak perusahaan BUMN terkait produksi alat tersebut.

kompas.com

***

Soal Kartu BBM, Dahlan “Serang” ESDM

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan nontunai. Nantinya, pembelian tersebut akan menggunakan kartu layaknya e-toll card dengan menggandeng empat Bank.

Empat bank tersebut PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), atau PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Karenanya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta klarifikasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas penerapan dan rencana pemasangan RFID melalui Deputi Kementerian BUMN.

“Selama ini ada pemberitaan pembelian BBM subsidi pakai non cash, dengan demikian nanti belinya bayar pakai kartu untuk mengisi BBM subsidi,” ungkap Dahlan seusai rapim di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

“Saya minta klarifikasi kepada eselon I Kementerian ESDM seperti apa, kalau ini dilaksanakan dikaitkannya dalam RFID, gimana yang sudah diputuskan itu,” tambah dia.

Dia melanjutkan, dia mempertanyakan rencana penerapan kartu tersebut. Menurutnya, apakah nantinya kartu tersebut digunakan untuk pembayaran atau sebagai kartu akses untuk pembelian BBM subsidi layaknya penerapan RFID.

“Misalnya saya punya kartu itu, saya enggak perlu pasang RFID atau gimana? Dulu kan enggak pasang RFID enggak bisa isi BBM subsidi. Bila kartu itu dilaksanakan lalu apakah RFID itu tidak perlu? Kan kemarin itu penerapan RFID ada pemaksanya yakni tidak bisa beli BBM subsidi,” jelas Dahlan.

“Ini murni pembayaran atau kartu hak untuk mendapatkan BBM subsidi, kalau murni pembayaran, RFID tetap jalan. Pengisiannya pakai RFID dan pembayarannya pakai kartu ini,” jelas dia..

Oleh karena itu, dia mengimbau agar para pemegang kartu tersebut tidak punya kontrak yang isinya wajib dilayani untuk pembelian BBM subsidi. “Kalau itu pun misalnya ada kontrak seperti itu, RFID tidak diperlukan lagi. Namun kalau murni pembayaran bagus itu,” tandasnya. ()

http://economy.okezone.com/read/2013/10/17/19/882659/soal-kartu-bbm-dahlan-serang-esdm

***

Dahlan khawatir transaksi non-tunai BBM bersubsidi rugikan BUMN

Merdeka.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, memerintahkan salah satu deputinya untuk bertemu dengan pejabat eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan ini dilakukan untuk klarifikasi pelaksanaan penggunaan kartu dalam pembelian BBM subsidi.

Dahlan khawatir penggunaan kartu dalam pembelian BBM bersubsidi justru membuat fungsi radio-frequency identification (RFID) terkebiri. Dahlan meminta proyek kartu tersebut tidak merugikan BUMN yang saat ini sedang menyelesaikan proyek RFID.

“Ada pemberitaan membeli BBM subsidi pakai kartu dan apakah dengan demikian kalau membawa kartu dia berhak mendapat BBM subsidi (tanpa RFID),” kata Dahlan di Gedung Mandiri Pusat, Jakarta, Kamis (17/10).

Dahlan mempertanyakan kaitan penggunaan kartu pembayaran dengan pemasangan RFID. Dahlan belum tahu apakah nanti semua pemegang kartu berhak mendapatkan BBM subsidi walaupun tidak memasang RFID.

“Kalau nanti punya kartu bisa isi (BBM bersubsidi), nanti tidak ada pemaksaan pemasangan RFID karena sudah punya kartu,” katanya.

Jika memang kartu ini hanya mekanisme pembayaran saja Dahlan tidak mempermasalahkannya dan justru mendukung untuk mengurangi uang tunai yang beredar.

“Jangan sampai kontraknya terus RFID engga diperlukan lagi. Kalau ini murni pembayaran saja, ya itu baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan proyek kartu untuk pembelian BBM bersubsidi ini bertujuan untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia.

“Sementara yang bisa dilakukan dengan cepat adalah kontrol dengan pembayaran BBM subsidi non tunai,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Susilo Siswo Utomo.

Susilo mengatakan, untuk sistem pembayaran non tunai ini, telah terbentuk konsorsium bank yang akan mendukung penerapan sistem ini. “Tinggal menunggu BPH Migas untuk segera keluarkan aturan itu (sistem pembayaran non tunai),” kata dia.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan mengeluarkan kartu khusus yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan dengan cara menyerahkan copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). “Di kartu itu terekam nama, alamat, nomor STNK. Saat gesek kartu, otomatis akan tercatat di bank. Dari situ ketahuan beli di mana saja, satu minggu beli berapa banyak,” jelasnya.

Hanya saja, pengadaan kartu khusus tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Untuk itu, jika kebijakan ini diterapkan, maka sementara menggunakan kartu debit atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

“Sementara kartu belum dicetak, pakai ATM dulu dan bank sudah siap. Tahap pertama kita rencanakan daerahnya Jakarta. Kita tes dulu,” tegasnya.

Susilo menegaskan, pemberlakuan sistem non tunai ini tidak serta merta mengubur rencana penerapan pembatasan dengan sistem RFID. Begitu pula sebaliknya, sistem pembayaran non tunai ini tetap berjalan walaupun RFID sudah resmi berlaku. Menurut dia, kedua cara ini akan berlaku secara komplementer.

[bmo]

http://www.merdeka.com/uang/dahlan-khawatir-transaksi-non-tunai-bbm-bersubsidi-rugikan-bumn.html

Iklan
Tag:

One Comment to “Dahlan Minta Kejelasan Kelanjutan RFID”

  1. urusan emas item ini memang pelik 😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: