Dahlan Iskan Dianggap Disorientasi Soal Keuangan BUMN

“Menurut hemat saya, itu adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sebab, setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMNyang bersangkutan, termasuk jika ada persoalan utang-piutang,” 

JAKARTA – Pandangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menganggap jika kekayaanBUMN merupakan kekayaan negara, utang BUMN yang menjadi utang negara dinilai tidak mendasar.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) Adi Prasetyo, pandangan tersebut tidak mendasar karena setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMN yang bersangkutan.

“Menurut hemat saya, itu adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sebab, setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMNyang bersangkutan, termasuk jika ada persoalan utang-piutang,” katanya dalam siaran pers, Rabu (16/10/2013).

Selain itu, Adi juga menilai adanya konspirasi tersembunyi dengan adanya gugatan Undang-Undang Keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Dimana, pemohonnya adalah Forum Hukum BUMN.

“Ada sebuah konspirasi dan agenda tersembunyi yang ingin melepasBUMN sepenuhnya kepada mekanisme pasar,” ujarnya.

Dia melihat dengan jumlah suntikan dana yang besar kepada BUMN, sudah seharusnya, kekayaan BUMN yang merupakan kekayaan negara digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Ini sebagai tindakan campur tangan negara dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila. Negara tidak boleh melepas begitu saja ke pasar,” tegasnya.

Untuk informasi, sejak 2007 sampai 2012, pemerintah telah mengucurkan dana untuk penyertaan modal negara sebanyak Rp 39,688,929,475,821.40. Tidak hanya itu, pada 2012, pemerintah juga menyuntikan dana segar guna Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 7,6 triliun kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, PT SBSN IV, PT SBSN V, PT Dirgantara Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT PAL, PT PINDAD, PT Industri Kapal Indonesia, dan PT Garam.

tribunnews.com

***

Hutang BUMN Ditanggung Negara

Pandangan Dahlan Iskan Dinilai Tak Mendasar

Jakarta – Pandangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang menganggap jika kekayaan BUMN adalah kekayaan negara, maka hutang BUMN adalah juga menjadi hutang negara dinilai tidak mendasar.

Pernyataan itu dikatakan Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo yang mengungkapkan bahwa pandangan itu tak mendasar karena setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMN terkait.

“Itu adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sebab, setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMN yang bersangkutan, termasuk jika ada persoalan hutang-piutang,” katanya, Rabu (16/10/2013).

Dirinya menilai ada konspirasi tersembunyi yang ingin melepas BUMN sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Terlebih lagi, dengan jumlah suntikan dana yang besar kepada BUMN, sudah semestinya kekayaan BUMN digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Ini sebagai tindakan campur tangan negara dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila. Negara tidak boleh melepas begitu saja ke pasar,” tambahnya.[jat]

inilah.com

***

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: