Dahlan Iskan Dilaporkan ke Polisi Atas Inefisiensi Dana PLN

“DPR hingga saat ini belum memberi kepastian hukum. Belum ada tindakan atau proses hukum yang dilakukan,” 

rahmat-harahap-jaringan-advokat-publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Menteri BUMN Dahlan Iskan dilaporkan oleh Jaringan Advokat Publik atas kasus inefiensi dana penggunakan bahan bakar minyak untuk sejumlah pembangkit listrik PT PLN (Persero) saat ia menjabat Direktur Utama pada periode 2009-2010.
Anggota Jaringan Advokasi Publik (JAP) Rahmat Harahap seusai menyampaikan laporan tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/1. Ia mengatakan meski kasus inefisiensi dana sudah dibahas hingga ke Komisi VII DPR RI, tapi kasus tersebut belum diproses hingga ke ranah hukum.

“DPR hingga saat ini belum memberi kepastian hukum. Belum ada tindakan atau proses hukum yang dilakukan,” kata Rahmat.

Laporan bernomor Dumas/55/X/2013/Tipidkor itu merupakan tindak lanjut kasus inefisiensi dana yang digelontorkan untuk delapan pembangkit listrik dengan nilai total sekitar Rp37,6 triliun.

Sejumlah pembangkit listrik yang diubah mengonsumsi BBM di antaranya adalah Pembangkit Listrik Tambak Lorok, Muara Tawar, Sumbangut, Muara Karang, Tanjung Priok, Gresik, Grati, Teluk Lembu dan Bali.

“Kami bawa serta hasil audit BPK. Dari investigasi kami dan hasil rapat Komisi VII,” katanya.

Laporan hasil audit BPK No.30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, serta hasil investigasi tim JAP juga disertakan guna menguatkan dugaan korupsi bernilai fantastis itu.

“Itu nilainya Rp37,6 triliun, angka yang fantastis dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya. Selain Dahlan Iskan, sejumlah direksi perusahaan listrik milik negara itu juga ikut dilaporkan. Namun, Rahmat tidak menyebutkan secara rinci detail pihak yang dilaporkan.

“Direktur utamanya satu orang, sementara direksi sekitar tiga atau empat orang,” katanya.

republika.co.id

***

JAP polisikan Dahlan Iskan

MEDAN – Jaringan Advokat Publik (JAP) hari ini melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri terkait dugaan korupsi di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2009-2010 sebesar Rp Rp 36,7 triliun semasa Direktur Utamanya dijabat oleh Dahlan.

JAP melaporkan Dahlan terkait kasus dugaan korupsi inefisiensi penggunaan BBM untuk sejumlah pembangkit listrik di PT PLN 2009-2010.

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tanggal 16 September 2011 tentang laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT PLN, negara mengalami kerugian sebesar Rp 36,7 triliun.

“Kita juga sengaja melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri karena saat ini sudah banyak kasus besar yang sedang ditangani KPK,” ungkap Direktur JAP Irwandi Lubis kepada Waspada Online hari ini.

Irwandi juga mengatakan kerugian negara yang luar bisa besar yakni Rp 37,6 T di PT PLN tidak boleh diabaikan dan dilupakan begitu saja sebab akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan keuangan negara dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

”Pembiaran terhadap dugaan mega korupsi ini merupakan penghianatan terhadap upaya penegakan hukum, konstitusi negara dan melahirkan situasi kondisi kalangan tertentu terutama para pejabat negara untuk berlomba-lomba korupsi besar-besaran di Indonesia,” ungkap Irwandi.

Sementara itu anggota JAP Rahmat Harahap membantah ada unsur politis di balik pelaporan Dahlan Iskan Mabes Polri hari ini. Menurutnya, hal ini murni terkait kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukannya ketika menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Tidak ada unsur politis. Saya juga bukan orang Partai Demokrat,” tegas Rahmat

Sekadar catatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit PLN pada tahun 2009 dan baru selesai pada September 2011 ini. Hasil audit itu ialah PLN diduga melakukan inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik dan mengakibatkan kerugian negara Rp 37,6 triliun.

Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menyebut bahwa inefisiensi biaya tersebut disebabkan PLN terpaksa memakai BBM untuk pembangkit listrik karena pasokan gas untuk pembangkit habis. Jika tidak menggunakan BBM, maka pilihan lain adalah mematikan listrik Jakarta selama setahun penuh.

Atas penggunaan BBM tersebut, biaya operasional PLN terpaksa membengkak hingga Rp 37,6 triliun. Bahkan, kata Dahlan, kerugiannya malah bisa menembus Rp 100 triliun.

kompas.com

***

Jaringan Advokat Publik Laporkan Dugaan Korupsi di PLN

medium_91irwandi

Anggota Jaringan Advookat Publik (JAP) Rahmat Harahap, bersama Ahmad Irwandi Lubis, Edy Syahputra, dan William Azai mendatangi Bareskrim Polri mengadukan dugaan korupsi di PT PLN periode 2009-2010, Selasa (9/10/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaringan Advokat Publik (JAP) Jakarta melaporkan dugaan penyalahgunaan uang negara sebesar Rp 37,6 triliun yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)sepanjang periode 2009-2010.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK RI Nomor 30/Auditama VII/ PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011 tentang laporan hasil pemeriksaan aras pemeriksaan dengan tujuan tertentu sektor hulu listrik pada PT PLN (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

“Kami dari Jaringan Advokat Publik tadi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada direktorat Tipidkor Mabes Polri atas temuan BPK di PT PLN periode 2009-2010 dibawah direktur utama Pak Dahlan Iskan dan direksinya,” kata Rahmat Harahap saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2013).

Kasus tersebut, kata Rahmat sudah dilakukan audit BPK dan juga pernah dibahas di Komisi VII DPR RI yang menghadirkan langsung Dahlan Iskan.

“Saat itu pernah dibahas ada inefisiensi Rp 37,6 triliun. Itu angka yang fantastis,” katanya.

Pada periode 2009-2010 ada dua orang Direktur yang menjabat salah satunya Dahlan Iskan. Tetapi dalam laporan JAP tidak menyebutkan nama direkturnya hanya disebut sebagai terlapor adalah Direktur Utama dan Direksi PT PLN periode 2009-2010.

“Kami melaporkan Dirut PLN dan direksinya dan kami fokus pada pak DIS lah.” ucapnya.

Pihaknya baru melaporkan kasus tersebut setelah penegak hukum tidak ada langkah-langkah untuk membuat jelas kasus tersebut. Pada November 2012, Komisi VII DPR RI belum menyimpulkan uang Rp 37,6 triliun tersebut bentuk korupsi atau bukan.

“Dewan belum menyimpulkan dan aparat hukum lah yang akan menenukan apakah itu pemborosan atau korupsi,” katanya.

Selain itu, JAP pun memandang bahwa seringnya mati listrik di Medan merupakan efek dari pengadaan barang dan jasa periode 2009-2010 di delapan pembangkit listrik.

“Soal di situ mesin pembangkit turbinnya, baik disitu ada barang dan jasa lainnya, genset, pengadaan BBM-nya, ini yang patut diduga (korupsi),” katanya.

Aduan JAP tersebut diterima Bareskrim Polri dengan surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan nomor Dumas/ 55/X/2013/Tipidkor tertanggal 8 Oktober 2013. Dalam laporan tersebut JAP pun menyerahkan bukti-bukti berupa satu buku ringkasan eksekutif hasil audit BPK RI dan satu berkas laporan informasi dari JAP.

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/08/jaringan-advokat-publik-laporkan-dugaan-korupsi-di-pln

Iklan

3 Komentar to “Dahlan Iskan Dilaporkan ke Polisi Atas Inefisiensi Dana PLN”

  1. Cari sensasi murahan. Kasusnya sudah basi. Ingin dompleng popularitas Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pengacaranya juga pengacara kacangan yang ingin mendongkrak popularitasnya agar laris manis sebagai pengacara

  2. Dik Bahar Maksum ,Bahwa Harga pokok Penjualan listrik PLN > Harga jual listrik (TDL) ,oleh sebab itu ini bisnis PLN sangat spesifik.Untuk lebih kongkritnya seluruh perusahaan listrik di negara manapun di dunia saat ini mesin-mesin pembangkitnya (PLT prosentasi yang menggunakan BBM sudah kecil dari produk energi primer mix),cilakanya Indonesia Gas,Batubara,Minyak Bumi dll semua di ekspor,sehingga kalau kurang diimport kembali ,nang kene la rusak e
    sekolah listrik lebih rumit dari advokat,,,orang listrik bekerja resikonya dirinya mati,advokat kerja clientnya dihukum mati kan EGP! ini babak brban nol !

  3. sdhlah jgn diperdebatkan biarkan aparat hukum yg bertindak, sbg warga negara kita wajib menghormati pada hukum yg berlaku. nti pak dahlan iskan bersalah atau tidak pengadilan yg memutuskan. kita tunggu
    Merdeka…!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: