Pemberian PMN Proyek Tol Trans Sumatera Disetujui

“Dengan senang hati. Poin tiga kami sangat bisa menerima. Semoga semuanya berjalan dengan baik,” 

203211_252390_dahlan_iskan_DPR

JAKARTA – Usai menghadiri sidang kabinet Paripurna di Istana, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan langsung tancap gas ke Gedung DPR untuk menghadiri rapat dengan Komisi VI tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan defisit anggaran.

Rapat dengan Komisi VI DPR sore ini, terbilang singkat, bahkan hanya berlangsung sekitar 5 menit karena hasil rapat langsung menyepakati tiga hal kesimpulan. Bahkan rapat yang seharusnya diagendakan mulai pukul 17.30 WIB ini sudah dimulai pukul 17.25 WIB, karena Dahlan sudah tiba di DPR pukul 17.20 WIB.

Ketua Rapat Komisi VI Erlangga Hartarto menyimpulkan tiga poin kesimpulan dari hasil rapat kelompok kerja (Pokja) dengan Sekretaris Kementerian BUMN, pada tanggal 17 September kemarin.

“Disepakati Rp 131 miliar pagu indikatif tidak ada penambahan, lalu deviden BUMN untuk APBN sebesar Rp 33 triliun,” ujar Erlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Selain itu, disepakati juga rencana penyertaan modal negara (PMN) untuk Hutama Karya dalam rencana mengerjakan proyek tol Trans Sumatera, setelah Hutama Karya mendapatkan penugasan resmi dari pemerintah.

“PMN tahun 2014 terdiri dari Askrindo dan Jamkrindo. Untuk Hutama karya Komisi VI memutuskan menunggu keputusan pemerintah soal penugasan, nanti akan dibahas lagi setelah ada penugasan untuk Hutama Karya,” paparnya.

Setelah mendengar kesimpulan itu, bekas Dirut PLN ini langsung menyambut gembira, terlebih karena Komisi VI akhirnya meyetujui pemberian PMN. “Dengan senang hati. Poin tiga kami sangat bisa menerima. Semoga semuanya berjalan dengan baik,” harapnya.

Mendengar jawaban itu, Erlangga langsung mengetuk palu tanda berakhirnya rapat serta persetujuan kesimpulan tiga poin tersebut. Sehingga rapat yang dimulai pukul 17.25 sudah selesai pukul 17.30 WIB.

Sebelumnya, Selasa (10/9) lalu, Komisi VI DPR menolak memberikan PMN pada Hutama Karya. Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman menuturkan bahwa semua fraksi telah menolak PNM bagi lima BUMN karena tidak ingin melanggar UU. Pasalnya dalam PMN, ada aturan dan mekanisme yang harusnya dipatuhi.

“Intinya adalah menolak dan tidak bertanggung jawab. Ini karena sudah ada UU yang mengesahkan. Jadi seperti yang disampaikan kemarin, silakan laksanakan UU APBN 2013, tapi Komisi VI tidak bertanggung jawab. Sikap komisi VI kita tidak perlu membahas lebih lanjut soal ini,” paparnya. (chi/jpnn)

http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=191643

***

DPR izinkan anak buah Dahlan dapat duit garap tol Trans Sumatera

Salah satu hasil rapat antara Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, adalah disepakatinya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya. Syaratnya, perusahaan pelat merah bidang infrastruktur itu wajib memperoleh penugasan oleh negara, dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri.

Kesepakatan itu disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto di akhir rapat yang berlangsung cuma lima menit itu. “Hutama Karya komisi VI memutuskan menunggu keputusan pemerintah penugasan pemerintah, nanti akan dibahas kepada setelah sudah ada penugasan terhadap Hutama Karya,” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Soal PNM untuk tahun depan yang rencananya diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo, dua BUMN bidang asuransi, masih akan dibahas kembali. Rapat ini sekaligus membahas target setoran dividen perusahaan negara yang diharapkan mencapai Rp 33 triliun.

Menanggapi keputusan anggota dewan, khususnya soal Hutama Karya, Dahlan mengaku girang.

“Dengan senang hati. Poin 3 (soal Hutama Karya) kami sangat bisa menerima dengan senang hati. Semoga semuanya berjalan dengan baik,” kata Dahlan.

Kisruh Tol Trans Sumatera berawal ketika pekan lalu Dahlan mengusulkan PMN untuk lima perusahaan pelat merah yakni PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Krakatau Steel, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Total suntikan modal yang diminta Rp 7 triliun, dengan rincian Rp 2 triliun uang tunai buat Hutama Karya. Sisanya modal dalam wujud data administrasi untuk BUMN lainnya.

Namun, permintaan Dahlan ditolak mentah-mentah oleh Komisi VI, alasannya anggota dewan merasa tak pernah diajak berkomunikasi sebelumnya soal pemberian PMN.

Masalah makin ruwet, lantaran Dahlan dituduh hendak menggelapkan uang negara. Anggota legislatif menganggap PMN untuk Hutama Karya sudah masuk dalam nota keuangan APBN-P 2013, tapi sengaja disembunyikan dari pembahasan bersama komisi VI.

Penolakan legislatif ini paling berdampak pada kesiapan Hutama Karya menggarap ruas tol Palembang, Lampung, dan Dumai yang masuk skema awal pengembangan Trans-Sumatera yang ditargetkan mulai digarap tahun ini. Padahal BUMN infrastruktur itu sangat butuh dana segar.

[ard]

merdeka.com

***

Dalam 5 Menit, Dahlan Iskan “Kantongi” Rp131,65 M

JAKARTA – Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memutuskan tiga hal.

Pertama, memutuskan pagu indikatif Kementerian BUMN untuk tahun 2014 sebesar Rp131,65 miliar.

“Komisi XI menetapkan pagu indikatif kementerian BUMN tahun 2014 sebesar Rp131,65 miliar sesuai hasil rapat pokja yang telah dilakukan bersama sekmen BUMN. Tidak berubah,” kata Pemimpin Komisi VI Erlangga Hertanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Kedua, menyetujui dividen BUMN untuk tahun 2014 sebesar Rp33 triliun. Ketiga, menetapkan PNM tahun 2014 yang terdiri dari Askrindo dan Jamkrindo akan dibahas dalam rapat panja komisi VI. “Sementara terkait penugasan Hutama Karya akan menunggu keputusan Kementerian Keuangan untuk penugasan pembangunan jalan tol Sumatera,” tambahnya.

Menteri BUMN Dahlan Iskan yang hadir dalam rapat menggunakan kemeja putih menerima dengan senang hati keputusan Komisi VI tersebut. “Kami sangat berterimakasih dengan keputusan ini terutama poin tiga. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik,” kata Dahlan.

Setelah rapat yang yang hanya berlangsung lima menit tersebut ditutup pukul 5.30 WIB, Dahlan langsung menyalami anggota Komisi VI satu per satu lalu meninggalkan ruang rapat. (wdi)

http://economy.okezone.com/read/2013/09/18/20/868173/dalam-5-menit-dahlan-iskan-kantongi-rp131-65-m

Iklan

3 Komentar to “Pemberian PMN Proyek Tol Trans Sumatera Disetujui”

  1. akal sehat…

  2. Gitu Donk Anggota yang terhormat,berpikiran maju Demi Indonesia,sehingga kehadiran Jalan TOL Sumatera 2020 secara regional Propinsi di Sumarea dapat tumbuh dan berkembang karena syarat pertumbuhan ekonomi daerah fasilitas dasar infrastruktur seper jalan,listrik air bersih terpenuhi.Terima Kasih para anggota komisi VI,Taniah Jayalah Negeriku, dan Meneg BUMN bisa kerja,kerja dan kerja ayo pak Dahlan Iskan ngebut!

  3. Ya gitu bro, itu untuk masyarakat andalas bukan untuk dahlan.untuk apa bro.bung dahlan sudah punya uang,punya cucu, punya istri dan segalanya sebagai manusia normal….cuman jangan nyunat anggaran lagi yaa biar bener2 untuk bikin jalan to…itu namanya mbelain rakyat…bukan mbelain bung dahlan.untuk apa mbelain bung dahlan.dia dah kuat dah bener pada jalurnya.dia gak perlu pembela.tapi ngajak bersama untuk membangundemi indonesia yg lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: