Kesal, anggota Komisi IX DPR sebut Dahlan Iskan bodoh

“Kalau mau dipilih konvensi capres sama rakyat, tunjukkan Pak. Kalau Bapak kayak begini, saya yang paling pertama bilang bodoh!” 


Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berlangsung panas. Dahlan Iskan menjadi sasaran omelan terkait karut marutnya pengelolaan BUMN.

Adalah anggota Komisi IX Fraksi Hanura Djamal Aziz yang dengan keras mengomeli Dahlan. Dia menilai, Dahlan malah sibuk mengikuti konvensi capres ketimbang membenahi BUMN.

“Kalau mau dipilih konvensi capres sama rakyat, tunjukkan Pak. Kalau Bapak kayak begini, saya yang paling pertama bilang bodoh!” kata Djamal seraya menatap Dahlan dengan sorotan mata tajam.

Hal itu diucapkan Djamal Aziz dalam sesi tanya jawab dalam raker yang berlangsung di ruangan Komisi IX DPR, Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/9).

Djamal mengkritisi banyaknya karyawan BUMN yang menjadi korban PHK. Dia mengatakan hal itu karena Dahlan kurang serius membenahi BUMN. “Menteri intinya,” cetusnya.

Djamal mengaku sebagai wakil rakyat dirinya seringkali mendapatkan laporan dan keluhan.

“Bapak ikut konvensi, tunjukkan kalau peduli sama rakyat. Saya dapat SMS isinya Allahu akbar, minta tolong nasib anak istrinya. Saya terenyuh, jangan enak banget ngomong ini sudah sering dibahas,” ungkap Djamal.

Mendapatkan omelan dari anggota DPR, Dahlan hanya diam saja. Sesekali dirinya manggut-manggut dan menunduk. Rapat kerja masih berlangsung dengan sesi pertanyaan yang diajukan anggota Komisi IX lainnya.

[bal]

http://www.merdeka.com/peristiwa/kesal-anggota-komisi-ix-dpr-sebut-dahlan-iskan-bodoh.html

***

DPR Heran Perusahaan BUMN Tak Tunduk pada Kemenakertrans

Lebih tunduk pada Kementerian BUMN.

JAKARTA, Jaringnews.com – Komisi IX DPR hari ini memanggil Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk membahas persoalan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN. DPR meminta Dahlan memaparkan kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tenaga kerja perusahaan BUMN sejauh ini.

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka mengaku heran karena perusahaan BUMN terkesan tunduk di bawah Kementerian BUMN, bukan di bawah Kementerian Tenaga Kerja.

“Ada semacam preseden yang kurang baik, karena BUMN tunduknya kepada Kementerian BUMN. Kita tidak akan bicara kasus per kasus tapi policy-nya yang bicara kasus per kasus,” ujar Rieke dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan Dahlan dan Muhaimin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Menanggapi hal ini, Dahlan mengaku menunggu keputusan Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR.

Dahlan mengaku kaget dengan agenda rapat hari ini. Ia mengira bahwa Panja Outsourcing telah menelurkan keputusan terkait persoalan outsourcing.

“Saya kaget juga undangan ini karena rapat lalu kita sudah keputusan bahwa persoalan ini akan dibahas dalam panja sehingga kami sangat menunggu apapun keputusan panja,” kata Dahlan.

(Sat / Nky)

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/48112/dpr-heran-perusahaan-bumn-tak-tunduk-pada-kemenakertrans

***

“Outsourcing” Kacau, DPR Sindir Dahlan Sempat-sempatnya Ikut Konvensi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan tak henti-hentinya kena “omelan” para wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013). Kali ini, selain tak hadir pada rapat sebelumnya, Dahlan disindir anggota DPR karena keputusannya ikut konvensi calon Presiden Partai Demokrat. Padahal, menurut anggota DPR, masih banyak persoalan outsourcing yang belum selesai.

“Bapak ikut konvensi, tunjukkan kalau peduli sama rakyat. Jangan enak banget ngomong bahwa ini sudah sering dibahas. Kalau mau dpilih konvensi capres sama rakyat, ya tunjukkan dong, Pak,” ujar anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura, Djamal Aziz, dalam rapat dengar pendapat Komisi IX terkait kasus tenaga alih daya di Kompleks Parlemen, Senin (9/9/2013).

Awalnya, Dahlan juga diminta memberikan penjelasan apa pun saat diberikan waktu untuk memaparkan laporannya. Namun, Dahlan justru memberikan kesempatan itu kepada direksi-direksi BUMN yang dinilai bermasalah. Dahlan beralasan hal ini dilakukannya karena kasus tersebut sudah lama dibahas dan agar bisa dijabarkan secara detail oleh direksi BUMN.

Sementara itu, Djamal mengatakan bahwa dirinya kerap mendapat pesan singkat dari para buruh yang berisi meminta bantuan anggota DPR. Oleh karena itu, Djamal meminta paling tidak Dahlan mau memaparkan sendiri persoalan outsourcing.

“Kalau Bapak kayak gini, saya yang bilang pertama kali… Bodooo! Mau ikut konvensi juga. Ini urusan menteri intinya,” kata Djamal yang mendapat tepuk tangan dari kalangan buruh yang turut menyaksikan rapat dari bagian balkon atas.

Sementara itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Indra, juga meminta Dahlan menjelaskan persoalan umum outsourcing.

“Ini sudah berlangsung terstruktur dan sistematis. Harus dijelaskan oleh Menteri BUMN karena ini menyangkut kebijakan menyeluruh,” katanya.

http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1202551/.Outsourcing.Kacau.DPR.Sindir.Dahlan.Sempat-sempatnya.Ikut.Konvensi.

Iklan

2 Komentar to “Kesal, anggota Komisi IX DPR sebut Dahlan Iskan bodoh”

  1. djamal azis anak Kemarin Sore

  2. Catatan Dahlan Iskan · 105,113 like this
    May 3 at 10:51am ·

    MAU TAHU, SIAPA PELETAK KEBIJAKAN OUTSORCING?

    Di Indonesia, regulasi itu bernama Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, atau yang dikenal dengan UUK 13/2003. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang melegalkan/mengesahkan/membenarkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia. Dengan adanya UUK 13/2003, kaum pengusaha tidak perlu takut ketika ingin menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di perusahaannya. Dengan kata lain, mereka dilindungi negara melalui UUK 13/2003 tersebut. UUK 13/2003 ini merupakan bukti bahwa negara melalui pemerintah dan DPR telah sepenuhnya berada di sisi pengusaha dan berlawanan dengan kaum buruh.

    Adapun Undang-Undang no.13 tahun 2003 tersebut disahkan pada saat PDIP berkuasa, di mana ketika itu Megawati (Ketua Umum PDIP) menjabat sebagai Presiden RI. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang menyengsarakan kaum buruh ini adalah salah satu dosa besar PDIP terhadap kaum buruh Indonesia. Jadi, kalau sekarang PDIP terkesan mendukung Mogok Nasional kaum buruh untuk menolak outsourcing dan upah murah, maka hal itu patut dicurigai oleh kita. Karena dulu adalah mereka yang mengesahkan UUK no. 13/2003, yang melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia.

    baca:
    http://www.prp-indonesia.org/2012/sistem-kerja-kontrak-dan-outsourcing-akibat-globalisasi-neoliberal

    Sumber:
    https://www.facebook.com/groups/dahlaniskangroup/permalink/588005371217875/

    Jika anda ingin menghapus Outsourcing, cabut dulu UU nya, mari kita Demo DPR.
    457Like · Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: