Dahlan Minta Tambahan Modal agar Hutama Karya Disetujui DPR

“Kalau memang misalnya APBN (2014) ini sangat ketat karena lagi krisis maka yang Rp 2 triliun PPA bisa ditunda. Tapi yang untuk pembangunan jalan tol Sumatera kalau bisa disetujui karena ini nyata konkret (manfaatnya),” 

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, memohon-mohon ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberikan persetujuan terkait dengan penambahan modal secara tunai untuk PT Hutama Karya.

Dalam APBN Perubahan 2013, penyertaan modal negara (PMN) tercatat menjadi Rp 7,1 triliun. Pada pos itu terdapat penambahan PMN, yang menurut anggota Komisi VI belum dibahas dan diputuskan dalam internal Komisi VI, tetapi sudah ada dalam rapat Badan Anggaran.

Penambahan PMN tersebut terbagi menjadi dua bentuk, cash dan non-cash. PMN cash direncanakan Dahlan diberikan kepada PT Hutama Karya, sementara yang non-cash akan diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, serta PT Krakatau Steel.

“Ini yang APBN Perubahan 2013, karena di situ ada cash dan non-cash. Seperti KS dan Bahana itu enggak ada uang keluar. Yang cash adalah Hutama, untuk membangun jalan tol di Sumatera Utara yang sudah begitu lama mengalami kemandekan karena tender yang tidak ekonomis,” kata Dahlan dalam rapat kerja Komisi VI, DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Adapun besaran dana yang akan disuntikkan ke Hutama Karya mencapai Rp 2 triliun. Dana digunakan untuk pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Proyek ini merupakan penugasan dari pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan MP3EI.

Dahlan kembali mengatakan ia bisa menerima jika tambahan alokasi anggaran non-cash ditunda. Namun, ia kembali memohon agar DPR memberikan persetujuan untuk PMN PT Hutama Karya yang sebesar Rp 2 triliun.

“Kalau non-cash tidak disetujui, mungkin kita bisa menerima. Tapi kalau boleh yang Hutama Karya bisa disetujui agar pembangunan jalan tol bisa terwujud nyata,” kata Dahlan.

“Bahwa nanti menunggu proses selanjutnya tidak apa-apa. Hutama Karya bisa green light, bisa pakai dana sendiri dulu, karena pasti akan ada persetujuan,” jelasnya lagi.

Dalam rapat itu, Dahlan juga mengajukan Rencana APBN 2014. Di dalamnya, ia juga meminta agar ada alokasi anggaran untuk pembangungan jalan tol tersebut. Sebagai informasi, Kementerian BUMN mengajukan Rp 7,1 triliun sebagai PNM dalam Rencana APBN 2014.

“Kalau memang misalnya APBN (2014) ini sangat ketat karena lagi krisis maka yang Rp 2 triliun PPA bisa ditunda. Tapi yang untuk pembangunan jalan tol Sumatera kalau bisa disetujui karena ini nyata konkret (manfaatnya),” ujar Dahlan.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/09/1611334/Dahlan.Minta.Tambahan.Modal.agar.Hutama.Karya.Disetujui.DPR

***

Dahlan Rayu DPR Minta PMN Hutama Karya Disetujui

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memohon kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bisa menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditujukan untuk PT Hutama Karya.

Menurut Dahlan, permohonannya ini dikarenakan Hutama Karya yang ingin melaksanakan proyek pembangunan Trans Sumatera yang selama ini masih belum dilaksanakan pembangunannya.

“Jalan tol mohon disetujui, karena ini konkret nyata untuk pengembangan infrastruktur juga,” ujar Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Danlan menjelaskan mengenai PMN yang ditujukan kepada Hutama Karya sekira Rp7,1 triliun. Di mana, pada 2013 dianggarkan sekira Rp2 triliun PMN, sedangkan pada 2014 dianggarkan sekira Rp5,1 triliun.

Tujuan Hutama Karya mengajukan PMN lantaran Hutama Karya ingin melaksanakan proses pembangunan jaln tol Trans Sumatera yang selama ini belum tersentuh pembangunannya.

“Akibatnya, mungkin menjadi persoalan, sikap kami adalah karena ini ada dua macam, dalam RAPBN ada cash dan non cash, tidak ada uang yang keluar, Yang cash untuk HK, untuk bangun tol di Sumatera Utara yang sudah lama tidak berjalan, Sumatera ini harus segera terwujud,” tambahnya.

Sedangkan untuk biaya non cash yang terdapat pada RAPBN, Dahlan mengaku jika dana non cash tidak mendapatkan persetujuan dari DPR tidak mengapa. Akan tetapi, jika untuk proyek Trans Sumatera, Mantan Dirut PLN ini berharap agar DPR khususnya komisi VI berkenan untuk menyetujuinya.

“Kalau misalnya non cash tidak disetujui kita terima, kalau boleh yang HK ini disetujui agar jalan tol cepat dilaksanakan, dan jika ada green light HK bisa menggunakan dana internal dulu,” tutup dia. (wan) (wdi)

http://economy.okezone.com/read/2013/09/09/320/863139/dahlan-rayu-dpr-minta-pmn-hutama-karya-disetujui

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: