Dahlan: Gaji Karyawan Outsourcing BUMN Lebih Tinggi 10%

“Soal gaji, ini outsourcing di BUMN lebih tinggi 10 persen dari karyawan biasanya, ini saya serahkan kepada direksi, sepenuhnya direksi punya wewenang untuk memutuskan,” 

Menteri BUMN Dahlan Iskan
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengakui, dirinya akan mengikuti apapun keputusan yang berlaku mengenai rapat panja untuk membahas mengenai sistem outsourcing yang berada di BUMN. Sebelumnya, Dahlan Iskan kembali mendatangi undangan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

“Persoalan ini pada keputusan yang rapat kemarin akan diselesaikan pada panja, kami sangat menunggu rapat panja, apapun hasilnya kami akan segera menjalankan. Saya ikut peraturan yang berlaku,” ungkap Dahlan saat di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Dahlan mengakui, outsorcing yang terjadi di BUMN sama halnya seperti outsourcing yang berada di perusahaan swasta. Di mana, seluruh sistem outsourcing hanya tunduk kepada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Secara umum soal outsoursing di BUMN tidak beda dengan di swasta, sama-sama tunduk pada peraturan Ketenagakerjaan (Kemenakertrans),” tambahnya.

Dahlan menjelaskan, mengenai sistem penerapan outsourcing di perusahaan BUMN adalah mengenai ketidakadilan penerapan kerja di lapangan dan juga mengenai ketidakpastian jangka waktu untuk bekerja di masing-masing perusahaan BUMN yang menerapkan outsourcing.

“Rasa ketidakadilan dan Ketidakpastian bagi outsourcing, dengan demikian outsourcing tidak berpikiran menang tender lagi atau tidak, tendernya harus lima tahun jangan seperti ini hanya satu tahun, jadi lebih punya kepastian, memiliki jarak kerja yang panjang,” jelasnya.

Mengenai gaji, Dahlan menyebutkan bagi perusahaan BUMN yang menerapkan sistem outsoucing telah memberikan gaji lebih tinggi 10 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Soal gaji, ini outsourcing di BUMN lebih tinggi 10 persen dari karyawan biasanya, ini saya serahkan kepada direksi, sepenuhnya direksi punya wewenang untuk memutuskan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Dahlan menegaskan mengenai keputusan sistem outsourcing yang diterapkan oleh perusahaan BUMN tidak ada sangkut pautnya dengan Menteri BUMN, sebab penerapan sistem outsourcing di BUMN tetap tunduk kepada peraturan Kemenakertrans.

“Rundingkan dengan kesepakan kerja yang sama, tidak betul tenaga kerja di BUMN tunduk pada Menteri BUMN, tidak betul itu,” tutup dia. (wan) (wdi)

http://economy.okezone.com/read/2013/09/09/320/862850/dahlan-gaji-karyawan-outsourcing-bumn-lebih-tinggi-10

***

DPR Desak Penghentian PHK pada Pekerja Outsourcing

Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan pemerintah lainnya didesak untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja outsourcing hingga Panja DPR soal outsourcing menyelesaikan tugasnya.

Hal itu terungkap dalam kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Senin (9/9).

“Komisi IX mendesak Menteri BUMN dan Menakertraans untuk mengambil kebijakan antara lain menghentikan rencana pemutusan hubungan kerja sampai ada rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR,” kata Irgan Chairul Mahfidz, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Selain itu, raker menyepakati semua pekerja outsourcing yang masa perjanjiannya akan segera berakhir, tetap akan dipekerjakan sampai dengan ada rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR. Pemerintah juga didesak membayar hak normatif pekerja yang sudah di-PHK sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara pekerja outsourcing BUMN yang sedang bekerja, diminta untuk diangkat menjadi karyawan tetap apabila telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Komisi IX meminta Pemerintah membayar upah pekerja outsourcing BUMN yang sesuai kriteria ketentuan perundang-undangan. Dan tetap membayar hak normatif pekerja yang sedang dalam penyelesaian kasus sampai memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Irgan.

Selain itu, raker juga berkesimpulan bahwa Komisi IX DPR, Menteri BUMN, dan Menakertrans menyepakati bahwa penyelesaian masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN akan diselesaikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum akhir September 2013.

Komisi IX juga mendesak Menteri BUMN, Menakertrans, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan BUMN.

“Dan segera menjalankan nota penetapan instansi ketenagakerjaan, putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan PHI, putusan MA dan putusan MK,” tutur Irgan.

http://www.beritasatu.com/hukum/137067-dpr-desak-penghentian-phk-pada-pekerja-outsourcing.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: