Dahlan Iskan Tunjuk Budi Setiawan Nahkodai PT Pos Indonesia

“Saya akan membawa Pos Indonesia lebih berkembang dalam waktu lima tahun ke depan, khususnya memperbaiki basis teknologi di perseroan supaya lebih canggih demi peningkatan layanan kepada pelanggan,” 

budi-setiawan-130729b

Liputan6.com, Jakarta : Setelah menjadi “nahkoda” PT Pos Indonesia (Persero) selama 5 tahun, I Ketut Mardjana akhirnya harus lengser dari tampuk Direktur Utama perusahaan surat menyurat tersebut, per 25 Maret 2013.

Pergantian ini tercantum sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Pos Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor KEP-316/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan.

Selain itu, posisi dua direksi lain ikut mengalami perubahan, yakni penghapusan jabatan Wakil Direktur Utama (Wadirut) dan Direktur Keuangan (Dirkeu).

Sebelumnya kursi Wadirut yang dipegang Sukatmo Padmasukarso dialihkan sebagai Direktur. Sedangkan Tavip Parawansa dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur. Sehingga dalam struktur organisasi, jabatan direksi Pos Indonesia tak ada lagi posisi Wadirut dan Dirkeu.

Masa jabatan anggota-anggota direksi dialihtugaskan sebagaimana pada Diktum ketiga meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-167/MBU/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dan KEP-172/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Usaha Infrastruktur & Logistik Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, RUPS memutuskan tidak akan memperpanjang masa jabatan Ketut.

“Masa jabatan beliau (Ketut) hanya satu periode. Semoga sukses,” tutur dia singkat saat penyerahan SK di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Ketut Mardjana memulai karirnya di Pos Indonesia pada 2008 sebagai Wakil Direktur Utama. Doktor lulusan Monash University, Melbourne tahun 1993 ini selanjutnya dipercaya menjadi Direktur Utama pada tahun 2009.

“Saya akan membawa Pos Indonesia lebih berkembang dalam waktu lima tahun ke depan, khususnya memperbaiki basis teknologi di perseroan supaya lebih canggih demi peningkatan layanan kepada pelanggan,” harap Budi.

Sebelum bergabung dengan Pos Indonesia, pria kelahiran Bali tahun 1959 ini pernah menjabat Kepala Bagian Kerjasama Lembaga Keuangan Regional, Direktur Informasi dan Pengembangan Peraturan BUMN pada Departemen Keuangan.

Selain itu pria yang lulus sarjana akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta tahun 1979 pernah menduduki berbagai posisi penting seperti Direktur Industri Manufaktur pada Kementerian BUMN, Komisaris PT Semen Gresik (Persero-Tbk), Komisaris PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Komisaris PT Semen Tonasa (Persero), Direktur Eksekutif Keuangan PT CMNP Tbk, Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI, Komisaris PT Kapita Asia, Komisaris PT Jasa Sarana Jabar, dan Direktur Pengembangan Usaha dan Umum PT CMNP Tbk. Berikut gambaran direksi PT Pos Indonesia:

Posisi Sebelum Perubahan

1. Direktur Utama : I Ketut Mardjana
2. Wadirut : Sukatmo Padmasukarso
3. Direktur Keuangan : Tavip Parawansa
4. Direktur Sumber Daya Manusia : Entis Sutisna
5. Direktur Ritel dan Properti : Setyo Riyanto
6. Direktur Operasi Surat Pos : Ismanto
7. Direktur Teknis dan Jasa Keuangan : Budi Setiawan

Posisi Paska Perubahan

1. Direktur Utama : Budi Setiawan
2. Direktur : Sukatmo Padmasukarso
3. Direktur : Tavip Parawansa
4. Direktur : Entis Sutisna
5. Direktur : Setyo Riyanto
6. Direktur : Ismanto. (Fik/Nur)

http://bisnis.liputan6.com/read/651747/budi-setiawan-geser-ketut-mardjana-jadi-bos-pos-indonesia

 

Dahlan Iskan Tunjuk Budi Setiawan Nahkodai PT Pos Indonesia

“Digital Pos kita kembangkan dengan teknologi maju. Pos Indonesia akan berbasiskan teknologi yang sangat kental. Pos di 2017 bisa melayani di mana saja, kapan saja,” 
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengganti pimpinan puncak PT Pos Indonesia (Persero). Dahlan mengangkat dan menunjuk Budi Setiawan menggantikan posisi Ketut Mardjana sebagai Direktur Utama PT Pos. Ketut digantikan karena telah habis masa jabatannya 1 periode sebagai Dirut.

Hal ini diungkapkan oleh Plh. Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Imam A. Putro usai melangsungkan pergantian dirut PT Pos di lantai 12 Kementerian BUMN Jakarta, Senin (29/7/2013).

“Sudah habis 1 periode. Harapannya lebih sukses,” ucap Imam kepada wartawan.

Pengangkatan ini merujuk pada keputusan Menteri BUMN yakni SK Nomer Kep-316/MBU/2013. Budi Setiawan diangkat menjadi Dirut PT Pos untuk 1 periode ke depan. Budi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan PT Pos.

Di tempat yang sama, Budi mengaku akan membawa PT Pos menjadi perusahaan berbasiskan teknologi maju. “Digital Pos kita kembangkan dengan teknologi maju. Pos Indonesia akan berbasiskan teknologi yang sangat kental. Pos di 2017 bisa melayani di mana saja, kapan saja,” kata Budi.

Pada acara hari ini, terjadi juga perubahan posisi jajaran direksi. Sukatmo Padmosukarso yang semula Wakil Direktur Utama berubah menjadi Direktur dan Tavip Parwansa yang semula menjadi Direktur Keuangan menjadi Direktur.

detik.com

***

Direktur Utama PT Pos Indonesia Diganti

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan hari ini, 29 Juli 2013, mengangkat Budi Setiawan sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero). Budi menggantikan posisi Ketut Mardjana.

Dalam sambutannya, Budi mengungkapkan soal penugasan PT Pos Indonesia dalam penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Ia mengatakan PT Pos Indonesia menerima fee sebesar Rp 200 miliar atas penugasan menyalurkan BLSM.
“Dibayarkannya di semester kedua, tapi tidak langsung semua, bertahap tiga kali, 30 persen bulan Juli, 40 persen bulan September, 30 persen lagi akhir tahun,” katanya.

Menurut Budi, fee yang diperoleh PT Pos tidak terlalu besar dibandingkan pengeluaran untuk penyaluran BLSM. “Ini, kan, bentuknya penugasan, untungnya tipislah karena pengeluarannya juga besar,” katanya.

Dia mencontohkan penyaluran BLSM di Papua yang memakan banyak biaya. “Sewa pesawatnya saja Rp 15 miliar untuk Papua,” ujarnya. Budi menambahkan, sampai dengan periode pertama penyaluran BLSM, dana yang terserap sudah mencapai 95 persen. “Di atas angka yang ditentukan pemerintah.”

Ia membenarkan bahwa tidak semua BLSM dapat disalurkan. Beberapa dikembalikan karena berbagai sebab, antara lain kesalahan pendataan maupun penerima sudah meninggal dunia. “Ada sekitar 200 ribu Kartu Perlindungan Sosial (KPS),” katanya.

Untuk kartu-kartu yang dikembalikan ini, kata dia, dimungkinkan akan dilakukan pergantian orang. Prosesnya dengan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang dikirimkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “Yang sebelumnya tidak terdata (mendapat BLSM) bisa saja masuk. Jadi ganti orang,” katanya.

Namun, menurut dia, bisa juga pada akhir periode BLSM terdapat sisa uang. “Seperti pada tahun 2008 (program BLT) itu sisa Rp 250 miliar dan dikembalikan ke pemerintah,” katanya.

Sampai dengan semester pertama, PT Pos mencatatkan laba bersih sebesar Rp 120 miliar. “Target sampai akhir tahun Rp 313 miliar,” katanya.

 

tempo.co

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: