MH 79 – Agar OS tak ikut PT kurang maju

Manufacturing Hope 79

dahlan-iskan-bumn-outsourcing-pln - MH79

Seluruh direksi BUMN dapat tambahan tugas baru yang sangat rumit yaitu memperbaiki sistem alihdaya atau outsourcing (OS). Langkah ini dilakukan sambil menunggu apa yang akan dibahas dan diputuskan Panja Komisi IX DPR.

Sesuai dengan hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN dua bulan lalu, Komisi IX memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas seluruh sistem ketenagakerjaan di BUMN.

Saya merasa beruntung pernah “disekolahkan” oleh Menteri BUMN sebelum saya, Pak Mustafa Abubakar, untuk menjadi Dirut PLN, sebuah BUMN yang juga banyak menggunakan OS.

Dengan demikian saya tidak perlu lagi mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan waktu itu saya merencanakan untuk mengurus OS pada tahun ketiga masa jabatan saya di PLN. Sayangnya, belum lagi genap dua tahun, saya sudah harus meninggalkan PLN.

Saya tidak sekadar merencanakan, tapi sudah memikirkan detailnya yaitu problem apa saja yang terjadi, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana caranya, praktis sudah matang di otak saya. Waktu itu benar-benar tinggal melaksanakan.

Mengapa tidak dilaksanakan di tahun pertama? Ada dua alasan: pertama, problem utama PLN waktu itu (krisis listrik dan antre listrik) harus diselesaikan dulu. Kedua, saya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Justru ketika seluruh karyawan dan OS all out membenahi PLN itulah saya tahu: oh…ini persoalannya!

Persoalan utama OS, sepanjang yang saya rasakan, adalah perasaan gelisah akan ketidakpastian apakah tahun depan masih dipakai lagi atau tidak. Tentu soal besar-kecilnya gaji juga masalah, namun yang utama adalah ketidakpastian itu.

Persoalan lainnya adalah status. Mereka menginginkan status kekaryawanan yang jelas. Bukan sekadar menjadi tenaga cabutan. Tentu OS juga menginginkan jadi karyawan perusahaan induk, tapi yang lebih utama adalah status kekaryawanan itu, di mana pun tempatnya.

Perusahaan OS juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Mereka tidak mau mengangkat OS sebagai karyawan tetap perusahaan lantaran ini: kontrak kerja perusahaan itu dengan BUMN hanya berlaku satu tahun. Kalau OS diangkat sebagai karyawan tetap, padahal tahun depan kontrak kerja outsourcing di sebuah perusahaan tidak diperpanjang, perusahaan OS tersebut mengalami kesulitan.

Maka BUMN akan melakukan perbaikan sistem yang mendasar seperti ini: pertama, tender untuk perusahaan OS akan diubah. Syarat-syarat tender pun akan diperketat. Misalnya, perusahaan OS baru boleh ikut tender kalau perusahaan tersebut memiliki sistem penggajian yang baik, memiliki sistem kekaryawanan yang menjamin status karyawan, memiliki sistem jaminan kesehatan dan sosial, serta memiliki sistem jenjang karir.

Kedua, masa kontrak kerja akan diperpanjang. Tidak hanya setahun-setahun, tapi langsung lima tahun dan bisa diperpanjang lagi lima tahun dan lima tahun lagi. Selama ini ada ketidaklogisan yang mendasar. Tiap tahun ikut tender itu menimbulkan biaya yang mestinya bisa untuk memperbaiki gaji karyawan. Tender tiap tahun juga menimbulkan suasana banting-bantingan di antara peserta tender yang pada akhirnya menekan gaji karyawan.

Tiap tahun tender itu juga menimbulkan kelucuan yang mengharukan: mereka yang tahun ini bekerja untuk PT Sukses Sendiri, tahun depan ditransfer ramai-ramai ke PT Kurang Sukses Bersama. Ini karena pemenang tendernya belum menyiapkan tenaga kerja yang harus langsung terampil di suatu pekerjaan hari itu juga.

Pedoman-pedoman pokok seperti itulah yang kini lagi dibahas detailnya di masing-masing BUMN. Tentu ada direksi yang beranggapan biaya yang dikeluarkan BUMN akan bertambah besar. Ini bisa benar bisa juga tidak.

Semua berpulang pada kecanggihan manajemen masing-masing. Bisa saja dengan sistem baru itu beban kerja terbagi lebih produktif sehingga tenaga yang diperlukan ternyata tidak sebanyak yang lama tapi dengan kualitas yang lebih baik. Tingkat kecanggihan manajemenlah yang menentukan.

Tentu saya juga tahu banyak BUMN yang karena mewarisi masa lalu yang berat menyebabkan pemikiran ketenagakerjaannya tersedot ke sana. Misalnya, ada BUMN yang terancam harus membayar gaji pensiunannya lebih besar dari membayar gaji karyawan yang sedang bekerja.

Direksi sebuah BUMN juga harus memikirkan pensiunannya meski itu tidak ada dalam diskripsi jobnya. Ini yang tidak terjadi di swasta. Sistem kekaryawanan yang khusus di masa lalu menjadi bom waktu yang dahsyat sekarang ini.

Dengan sistem OS yang baru itu direksi BUMN juga terpaksa akan mengevaluasi cara kerja karyawan tetap.

Selama ini tenaga OS sering merasa diperlakukan tidak adil yaitu mereka melihat sendiri betapa banyak karyawan tetap yang kerjanya malas-malasan dengan gaji yang jauh lebih besar. Mereka merasa ditekan untuk kerja lebih keras untuk meringankan pekerjaan pegawai tetap itu dengan gaji yang jauh lebih kecil.

Banyak karyawan BUMN yang tidak mengira bahwa mereka diamati oleh OS. Padahal di pojok-pojok halaman mereka sering membicarakan kinerja karyawan tetap yang mereka lihat setiap saat.

Lebih dari itu, semangat membicarakan UMR/UMP dan OS ini semoga tidak menimbulkan anggapan kita sudah menyelesaikan persoalan. Jumlah guru-guru madrasah yang gajinya “lillahi ta`ala” juga luar biasa banyaknya. Apalagi jumlah mereka yang belum bekerja. (*)

Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Iklan

10 Komentar to “MH 79 – Agar OS tak ikut PT kurang maju”

  1. Suatu rencana untuk mengatasi masalah outsourcing (OS) yang sangat bagus dan terinci. Tetapi harus diingat, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan karyawan PLN, dimana saat itu para pencatat meteran listrik statusnya sebagai OS, ternyata MK mengabulkan tuntutan mereka untuk bisa menjadi karyawan tetap PT. (persero) PLN . Dan, MK mempertegas, bahwa yang boleh berstatus sebagai karyawan tidak tetap hanya OS yang tidak terkait langsung dengan bisnis atau usaha perusahaan tersebut. Seperti, satpam untuk perusahaan yang bukan memberikan jasa keamanan, atau petugas cleaning servise. Tenaga-tenaga yang terkait langsung dengan produksi suatu perusahaan produk, harus berstatus sebagai karyawan tetap. Seperti petugas bongkar muat di PT. (Persero) Pelindo atau petugas kolektor uang di PT. (persero) Jasa Marga Tbk atau tukang parkir pesawat di PT. (Persero) Angkasapura atau di perusahaan lainnya, jelas mereka harus jadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Ini penting untuk diperhatikan, karena mereka bisa menggugat ke pengadilan secara perdata atau pidana, tergantung kasus masing-masing. Semoga masalah ini juga menjadi perhatian Menteri BUMN Dahlan Iskan dan pihak-pihak terkait di dalamnya.

  2. Kemungkinan besar banyak BUMN yg akan menghapus OS sama sekali. Dg adanya biaya untuk jenjang karir dan kesejahteraan ditambah prosentase keuntungan untuk perusahaan OS tentu nilai penawaran PT OS akan lebih tinggi dari jumlah biaya yg harus dikeluarkan BUMN bila rekruit karyawan sendiri. Dan dg pertimbangan lain karena bisa aja sebelum kontrak 5 th itu dimulai ataupun baru setahun berjalan, Panja menghasilkan rumusan agar di BUMN tidak ada OS sama sekali, bisa2 BUMN akan nanggung pinalti lagi, tentunya para direksi sudah memperhitungkan resiko besar ini.

    Kalau sudah begitu, karyawan OS logikanya harus bisa nerima apabila tuntutan mereka agar OS dihilangkan dari BUMN berakibat pada pemecatan mereka sendiri dalam masa restukturisasi kepegawaian.

  3. Tenaga OS merupakan sesuatu yang delematis bagi BUMN. Keberadaaannya antara “benci dan cinta”. Menurut saya, kebutuhan tenaga OS bisa ditekan, bila BUMN bisaa memaksimalkaan SDM yang dimiliki. Gerakan 5R dalam budaya Quality Control sebenarnya sudah menjadi dasar dalam pemanfaatan SDM secara maksimal. Sayang sekal, 5R umumnya baru terimplementasi dalam wujud kompetisi, bukan budaya sehari-hari.

  4. like dis….
    sbagai seorang buruh tentu sgt bersyukur masih ada pejabat yg peduli pd nasib kawan kami. solusi yg mantab pak Dis.

  5. Hmmmm… Masalah OS yang sudah kadung dibuat oleh jamannya Megawati memang mau ngak mau harus tetap dilakukan, yang terpenting sekarang adalah melakukan lompatan dari yang sebelumnya. Pak Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN sudah melakukannya tinggal eksekusi dilapangan.
    Saya sendiri tidak setuju dengan adanya OS, Management perusahaan harus lebih dituntut memiliki standard yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

  6. Pak dahlan bergerak di dua sisi sekaligus: menaikkan kesejahteraan OS sekaligus mengancam akan memecat/mempensiunkan dini pegawai tetap BUMN yang tidak perform. Ini akan menuju ke suatu titik pemecahan masalah: Pegawai BUMN yg tetap tidak perform akan digantikan posisinya oleh pegawai OS yang bekerja dengan bagus. Sepertinya Pareto Thinking ala Dahlan Iskan yang sering dipuji Rheinald Kasali kembali dikeluarkan. Memecahkan satu masalah yang rumit dengan satu langkah awal yang secara otomatis memecahkan masalah-masalah lain dengan sendirinya:)

  7. Reblogged this on mssetiadi and commented:
    MH79 Dahlan Iskan – Agar OS Tak Ikut PT Kurang Maju Bersama

  8. mito >”masalah SDM bila mana pola OS membuat memorandum itu pun hanya 10% dipertamina dan PLN 0-1% tp hal pikiran dan tenaga untuk melapor (pekerja OS) hasil kerja dari lapangan ke bos (karyawan tetap) 90% dan banyak yang dulu dikerjakan pegawai tetap dikerjakan sekarang OS ,jadi intinya SDM kalau kerja hanya itu-itu saja pasti akan ahli bila 5 tahun ke atas kerja,proses SDM itu sebenarnya system saja tergatung yang rata-rata Ir. yang SMU sebenarnya bisa karena kebiasaanya menjadi ahlinya apalagi dikursuskan SDM menjadi no 2 atau tidak dipermasalah di OS tinggal melihat job masing-masing untuk bekerja…..(ingat sekarang OS rata -rata Ir dan SMU)

  9. singkat tapi luas sangat pk?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: