Geber BUMN Tuntut Dahlan Iskan Tuntaskan Kisruh Buruh BUMN

 Geber BUMN Tuntut Dahlan Iskan Tuntaskan Kisruh Buruh BUMN

Jakarta – Gerakan Bersama Buruh Pekerja di BUMN (Geber-BUMN) menuntut para Direksi pengelola BUMN termasuk Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menuntaskan sejumlah pelanggaran aturan main ketenagakerjaan.
Dalam aksinya, buruh menuntut adanya penghapusan upah di bawah standar minumum, kontrak berkelanjutan (oursourcing), privatisasi perusahaan BUMN, dan yang lebih parah adalah terjadinya tindak pemberangusan serikat pekerja (Union Busting).
Koordinator Geber-BUMN, Ais menuntut Meneg BUMN agar bertanggung jawab dan menghapus praktek sistem kerja kontrak (oursourcing) di tubuh perusahaan BUMN. Selain itu, Geber BUMN juga mendesak agar Dahlan Iskan memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja perusahaan BUMN dan mitra agar tidak terjadi lagi pemberangusan serikat (Union Busting).
“Kami juga mendesak Meneg BUMN mencegah agar tidak terjadi privatisasi di tubuh perusahaan BUMN, mendesak Meneg BUMN guna menyelesaikan dan setelahnya memberhentikan direksi-direksi BUMN yang memiliki permasalahan ketenagakerjaan,” tegas Ais dalam diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Selain itu, Ais juga mendesak Komisi IX DPR mendesak SBY untuk meminta pertanggungjawaban atas terjadinya “kekacauan” penyelesaian soal ketenagakerjaan yang tidak pernah tuntas.
“Bila hal tersebut tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi mogok kerja nasional di perusahaan-perusahaan BUMN,” katanya.
Dalam aksi yang digelar pada hari ini, Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (Geber-BUMN) diikuti sejumlah serikat pekerja dari sejumlah BUMN. Mereka yakni, serikat pekerja PT. Merpati, PT. ASDP, PT. Telkom Indonesia, PT. ASKES, PT. PLN, Pensiunan Perum Peruri, dan PT. Pertamina.

(ASR/ASR)

http://kabarcepat.com/2013/03/11/-geber-bumn-tuntut-dahlan-iskan-tuntaskan-kisruh-buruh-bumn-

About these ads

One Comment to “Geber BUMN Tuntut Dahlan Iskan Tuntaskan Kisruh Buruh BUMN”

  1. Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen ( FSPBI )
    Pengurus Pusat
    SK Pencatatan Disnaker : 28/X/SP-G/2012
    Sekretariat : Pompa Air Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik
    E-Mail : spbi.kasbi@yahoo.com Telp. 03183416514 / 085732296956

    Gresik, 13 Maret 2013

    Nomor : 070/PP-FSPBI/03.2013
    Perihal : PERMINTAAN PERUNDINGAN DAN TUNTUTAN

    Kepada Yth,
    1. Bapak Menteri BUMN RI
    Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
    2. Pimpinan Perusahaan PT. Petrokimia Gresik
    Jl. Jenderal A. Yani Gresik

    Dengan Hormat,
     Sistem Outsourcing telah menempatkan buruh sebagai faktor produksi semata, yang dengan mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan di-PHK ketika tidak dibutuhkan lagi, padahal pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang diartikan bahwa perekonomian kita didasarkan atas demokrasi ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dengan mengutamakan kemakmuran rakyat”. Di sinilah “perbudakan modern” dan degradasi nilai manusia, buruh sebagai komoditas atau barang dagangan.
     Bagi buruh dampak nyata dari pemberlakuan system outsourcing ini adalah makin sulitnya mereka menemukan ruang rasa aman bagi hidup, hilangnya kepercayaan harkat dan harga diri kemanusiaan. Buruh juga kesulitan merencanakan masa depan, karena tidak ada kepastian kerja. Sehingga sistem outsourcing ini tidak sesuai dengan paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
     Demikian halnya penerapan system outsourcing di Perusahaan PT. Petrokimia Gresik yang telah terjadi sebelum diberlakukannya UUK No. 13 tahun 2003, menyebabkan pula timbulnya bentuk diskriminasi antara buruh outsourcing dengan buruh tetap perusahaan PT. Petrokimia Gresik dalam hal perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta dalam hal perlindungan atas upah dan kesejahteraan buruh.
     Dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005 ( Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ) telah ditegaskan: “Hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa pembedaan apapun, dan juga menjamin dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja”. Demikian pula ditegaskan dalam pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN MK Nomor 27/PUU-IX/2011 ( 3.18 ) pada alenia terakhir; Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja.
     Mengenai pelaksanaan hak normatif perburuhan yang menjadi hak buruh sebagaimana telah diatur dalam peraturan perburuhan yang berlaku seringkali terjadi perselisihan, seperti hak pesangon ketika di-PHK, upah penuh ketika dirumahkan, ketepatan waktu pembayaran upah, terhambatnya pelayanan kesehatan buruh (JPK Jamsostek) karena keterlambatan/tunggakkan iuran Jamsostek oleh perusahaan, dan lain – lain.
     Bahwa pemenuhan hak normatif buruh outsourcing di PT. Petrokimia Gresik yang rata-rata telah bekerja sejak tahun 1990-an, seperti hak cuti dan Jamsostek baru bisa dinikmati oleh sebagian buruh outsourcing sejak tahun 2006. Sedangkan sebagian buruh yang lain baru bisa menikmati Hak Cuti, Jamsostek, juga Upah sesuai UMK sejak bulan Januari tahun 2012. Ini membuktikan telah terjadi penyimpangan sejak lama dalam pelaksanaan hak normatif buruh outsourcing di PT. Petrokimia Gresik, bahkan hak normatif tersebut baru dipenuhi karena adanya tuntutan dari buruh.
     Demikian halnya mengenai pemenuhan pesangon sesuai peraturan perburuhan yang berlaku baru bisa dinikmati oleh sebagian kecil buruh outsourcing sejak tahun 2011. Sedangkan sebagian besar buruh outsourcing yang lain hingga sampai saat ini belum ada kepastian jaminan pesangon ketika terjadi PHK/Pensiun;
     Bahwa berdasarkan fakta yang ada, buruh outsourcing di PT. Petrokimia Gresik dengan masa kerja rata-rata lebih dari 5 ( lima ) tahun, telah bekerja secara terus menerus (tidak terputus putus) pada tempat dan bagian yang sama.
     Bahwa upaya-upaya tuntutan telah dilakukan oleh buruh outsourcing dalam hal pelaksanaan hak normatif, kesejahteraan, jaminan kerja sampai pensiun, bahkan tuntutan pengalihan status hubungan kerja dari perusahaan outsourcing ke perusahaan pemberi kerja dalam hal ini PT. Petrokimia Gresik. Upaya-upaya dimaksud sebagai berikut:
     Surat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia ( SPBI ) Nomor : 361/SPBI-G/12.2010 kepada PT. Petrokimia Gresik Perihal : permintaan perundingan dan tuntutan tertanggal 27 Desember 2010 ( Tidak ada tanggapan ); ( surat terlampir )
     Pertemuan dengan beberapa perusahaan Outsourcing dan dihadiri oleh pihak PT. Petrokimia Gresik ( diwakili oleh kabag Hukum, Bagian Personalia dan Bagian Humas ) pada tanggal 10 Januari 2011 di Surabaya.
    Pada pertemuan tersebut kita berkesempatan menyampaikan point-point tuntutan sebagaimana surat kami tertanggal 27 Desember 2010 perihal permintaan perundingan dan tuntutan dan juga pelaksanaan hak-hak Normatif oleh perusahaan Outsourcing. Dan pihak PT. Petrokimia Gresik berjanji akan membahasnya di tingkatan managemen;
     Surat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia ( SPBI ) Nomor : 366/SPBI-G/01.2011 kepada PT. Petrokimia Gresik Perihal : Permintaan perundingan dan tuntutan tertanggal 11 Januari 2011 ( Tidak ada tanggapan ); ( surat terlampir )
     Pada tanggal 20 Januari 2012 terjadi pertemuan di Disnaker dengan pihak PT. Petrokimia yaitu bapak Riyanto beserta jajarannya dan beberapa perusahaan Outsourcing. ( Notulen terlampir )
     Pada tanggal 09 Pebruari 2012 terjadi pertemuan di Disnaker dengan pihak PT. Petrokimia yang diwakili oleh Kabag Hukum yaitu Bapak Suhartanto, SH.MH dan beberapa perusahaan Outsourcing. ( Notulen terlampir )
     Pada tanggal 29 Pebruari s/d 02 Maret 2012, buruh outsourcing di PT. Petrokimia Gresik melakukan aksi mogok kerja ( surat pemberitahuan aksi mogok kerja terlampir )
     Bahwa berdasarkan beberapa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh buruh outsourcing di Perusahaan PT. Petrokimia Gresik terkait dengan pelaksanaan hak normatif, jaminan bekerja sampai usia pensiun dan perlakuan yang diskriminasi dalam hal perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan yang diskriminasi dalam hal perlindungan atas upah dan kesejahteraan buruh. Dengan ini kami atas nama induk organisasi buruh outsourcing di Perusahaan PT. Petrokimia Gresik meminta kepada Perusahaan PT. Petrokimia Gresik untuk dapatnya dilakukan perundingan bipartit selambat-lambatnya pada hari kamis tanggal 25 Maret 2013 dan memenuhi Tuntutan kami sebagai berikut :
    1. Mengambil alih status hubungan kerja buruh outsourcing menjadi buruh PT. Petrokimia Gresik dengan status hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) atau TETAP, dan mengakui masa kerja buruh sejak awal bekerja;
    2. Menaikkan upah buruh tahun 2013 sebesar 100 %;
    3. Tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) sampai dengan usia pensiun;
    4. Menolak dirumahkan/diliburkan;
    5. Jaminan pesangon ketika pensiun;
    6. Bonus tahunan, tunjangan pendidikan anak dan tunjangan beras;
    7. Menolak perubahan system kerja dari harian ke borongan;
    8. Agar tidak melakukan penerimaan tenaga kerja baru untuk menggantikan buruh outsourcing yang ada.
    Bersama ini kami lampirkan Surat Tuntutan Buruh Outsourcing di PT. Petrokimia Gresik tertanggal 04 Pebruari 2013.

    Demikian permintaan perundingan dan tuntutan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

    Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen ( FSPBI )
    Pengurus Pusat

    Budiono A. Farid
    Ketua Sekretaris

    Tembusan :
    1. Pimpinan DPR RI Pusat di Jakarta
    2. Bapak Menakertrans di Jakarta
    3. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
    4. Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya
    5. Pimpinan DPR Propinsi Jawa Timur di Surabaya
    6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
    7. Bapak Bupati Kab Gresik
    8. Pimpinan DPR Kab Gresik
    9. Kadisnaker kabupaten Gresik
    10. Pengurus Pusat KASBI di Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 238 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: